Modus-modus Korupsi Legislative Kolektif

Memang dalam mengungkap kasus korupsi anggaran secara berombongan bagi penegak hukum bukanlah perkara mudah. Para pelaku menutupi aksinya dengan berbagai modus sehingga untuk pembuktiannya dibutuhkan proses yang cukup panjang.

 

Dari data yang tercatat dalam 13 tahun terakhir ini (2004-2017) ada 48 kasus yang melibatkan anggota legislative dalam kasus  korupsi kolektif. Putusan itu berstatus PK (Peninjauan Kembali) pada Mahkamah Agung dan berkekuatan hukuman tetap atau inkrah pada tingkat Kasasi.

 

Dari keseluruhan 48 kasus tersebut, 39 kasus menunjukkan keterlibatan anggota legislative pada tingkat DPRD kabupaten/kota. Jenis dakwaan yang paling banyak, mencapai 34 kasus adalah korupsi kerugian Negara, sementara kasus suap ada 4,dan kasus pemerasan ada 1.

 

4 kasus suap yang terjadi pada tingkat DPRD kabupaten/kota terjadi pada empat daerah, yaitu DPRD Kota Pangkal Pinang, Kerinci, Jayawijaya, serta Musi Banyuasin. Berikutnya adalah sebuah kasus pemerasan Dewa Poker yang melibatkan anggota DPRD Kota Bengkulu.

 

Kasus korupsi pada tingkat DPRD provinsi berjumlah 5 kasus, dengan kasus paling banyak terjadi di provinsi Papua Barat untuk jenis korupsi kerugian Negara, Sulawesi Tenggara, Riau, Jawa Tengah, dan Banten.

 

Terakhir adalah 4 kasus korupsi kolektif yang membelit anggota DPR RI dengan jenis kasus korupsi suap yang berkaitan dengan Deputi Pemilihan Gubernur BI pada 2004, korupsi program aspirasi infrastruktur jalan Maluku, dan Proyek Hambalang serta Kementrian Pendidikan.

 

Dari seluruh kasus korupsi yang dilakukan secara berombongan tersebut, paling tidak ada 5 modus korupsi yang paling sering digunakan. Selain 5 modus tersebut  masih ada 18 strategi lain yang dipraktikkan dengan metode yang berlainan.

 

5 modus korupsi berombongan yang dilakukan anggota DPR tersebut adalah:

  1. Menambah penghasilan anggota serta pimpinan dewan secara tidak sah dari pos anggaran DPRD pada Raperda APBD. Modus ini dipraktikkan pada 13 kasus korupsi.
  2. Modus yang kedua adalah penggunaan dana asuransi dengan peruntukan tak sesuai, biasanya untuk kepentingan pribadi serta tak ada bukti-bukti pendukung. Modus tersebut dilaksanakan dalam 8 kasus korupsi.
  3. Berikutnya adalah penerimaan suap untuk melancarkan proses laporan pertanggungjawaban Walikota serta penetapan perda APBD. Modus tersebut ditemukan dalam 3 kasus korupsi.
  4. Penggunaan dana dari APBD untuk kebutuhan pribadi atau tak sesuai peruntukan serta bukan hak dari anggota dewan terjadi pada dua kasus korupsi anggota legislative.
  5. Dana pesangon bagi anggota legislative di akhir masa jabatan.

 

Untuk jumlah terdakwa paling banyak pada satu korupsi legislative secara berombongan ini adalah  24 orang dan terjadi di wilayah Sulawesi Barat. Jenis kasus yang terjadi adalah kerugian Negara, terutama pada penerimaan penganggaran honor-honor tunjangan kegiatan operasional, pemeliharaan  rumah, dan BBM.

 

Berikutnya  adalah kasus suap yang melibatkan 20 anggota legislative kota Pangkalpinang dengan modus penerimaan gratifikasi untuk melancarkan laporan pertanggungjawaban Wali Kota serta penetapan Perda APBD.

 

Donal Fariz, peneliti korupsi politik pada ICW (Indonesia Corruption Watch) mengatakan bahwa APBD memang merupakan lahan menguntungkan bagi politisi nakal di daerah. Pada berbagai kasus yang membelit para anggota legislative, selain mendapatkan keuntungan uang, kesepakatan dengan eksekutif juga lebih mudah dibuat.

 

Masih menurut Donal Fariz, karena DPRD tak mempunyai kewenangan dalam hal pengadaan maka korupsi dengan modus tersebut tak banyak terjadi. Jadi memang masuk akal bila modus APBD paling banyak terjadi pada anggota legislative baik di kabupaten/kota serta pusat.